Wali Kota Bima Lantik Istri dan Kerabat di Jabatan Strategis, Pemkot Tegaskan Sudah Sesuai Mekanisme

Bima — Wali Kota Bima A Rahman kembali menjadi sorotan publik setelah melantik sejumlah pejabat dalam rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Di antara nama yang dilantik, terdapat istri Wali Kota dan kerabat dekatnya yang menempati posisi strategis di organisasi perangkat daerah. Pelantikan digelar di Aula Maja Labo Dahu, Rabu (1/7/2026), sebagai bagian dari penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Dalam keputusan tersebut, istri Wali Kota, Badrah Ekawati, resmi dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima. Sementara itu, ipar Wali Kota, M Auwalyah, dipercaya menduduki jabatan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima. Selain dua nama tersebut, pelantikan juga mencakup puluhan pejabat lainnya dalam struktur pemerintahan daerah.

Menanggapi sorotan publik terkait kedekatan hubungan keluarga dalam jabatan tersebut, Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Muhammad Hasyim, menegaskan bahwa proses pengangkatan dilakukan sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa status hubungan keluarga tidak dapat dijadikan dasar penghalang maupun keistimewaan dalam proses promosi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Setiap ASN memiliki hak yang sama untuk dipertimbangkan dalam pengisian jabatan,” ujar Hasyim, Kamis (2/7/2026).

Hasyim juga menambahkan bahwa pengangkatan Badrah Ekawati dan M Auwalyah, bersama 87 pejabat lainnya, telah melalui tahapan evaluasi dan prosedur administratif yang sesuai aturan.

Sebelumnya, kebijakan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima di bawah kepemimpinan A Rahman juga sempat menuai perhatian publik. Wali Kota tersebut diketahui pernah melantik sepupunya, Irwansyah, sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bima. Rangkaian penempatan sejumlah anggota keluarga di posisi strategis ini kemudian memunculkan diskusi di ruang publik mengenai transparansi, meritokrasi, dan potensi konflik kepentingan dalam birokrasi daerah. Meski demikian, pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh proses mutasi tetap mengacu pada regulasi kepegawaian yang berlaku serta kebutuhan organisasi.