Pemerintah Turun Tangan Selidiki Isu PHK di Tokopedia dan TikTok, Negara Pastikan Perlindungan Pekerja

Jakarta — Pemerintah melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menyatakan akan turun langsung untuk menelusuri dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di lingkungan perusahaan digital Tokopedia dan TikTok. Langkah ini dilakukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan seluruh informasi yang beredar di publik dapat diverifikasi secara menyeluruh, baik dari pihak pekerja maupun perusahaan.

Said Iqbal menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bersikap reaktif berdasarkan satu sumber informasi saja. Ia menilai penting untuk mendengar langsung seluruh pihak yang terdampak agar memperoleh gambaran yang utuh terkait situasi ketenagakerjaan di dua perusahaan tersebut. “Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut rencananya akan melibatkan perwakilan pekerja, manajemen perusahaan, serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi akar persoalan secara komprehensif.

Said Iqbal menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak pekerja. Jika dalam proses investigasi ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, pemerintah disebut siap mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ia juga menekankan bahwa apabila gelombang PHK tersebut merupakan dampak dari dinamika bisnis dan restrukturisasi perusahaan digital, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui dialog konstruktif.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan iklim usaha, terutama di sektor ekonomi digital yang sangat dinamis. Kasus yang melibatkan Tokopedia dan TikTok kembali menyoroti tantangan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami transformasi besar akibat perubahan model bisnis dan persaingan industri yang ketat.

Pemerintah menilai diperlukan mekanisme yang lebih adaptif untuk memastikan perlindungan pekerja tetap berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan strategi bisnis perusahaan.