AS dan Arab Saudi Luncurkan Serangan Gabungan ke Pangkalan PMF di Irak, 20 Anggota Tewas

Baghdad – Amerika Serikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara gabungan terhadap sejumlah pangkalan Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilization Forces/PMF atau Hashd al-Shaabi) di Irak pada Rabu (29/7/2026) dini hari. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 20 anggota PMF dan melukai 32 lainnya, serta menimbulkan kerusakan pada fasilitas, kendaraan, dan peralatan militer.

Menurut pernyataan resmi PMF yang dikutip Kantor Berita Irak (INA), serangan menghantam markas mereka di tujuh provinsi: Baghdad, Wasit, Nineveh, Basra, Kirkuk, Karbala, dan Diyala. Serangan paling mematikan dilaporkan terjadi di Nineveh (utara) dan Diyala (tengah). Tim penilaian khusus masih terus menghitung kerugian di lapangan, sehingga jumlah korban berpotensi bertambah.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dan Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi operasi tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut serangan sebagai “respons kuat” terhadap lebih dari 30 serangan drone yang diluncurkan dalam 72 jam terakhir. Serangan drone itu diklaim diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan menargetkan pasukan AS serta infrastruktur energi Arab Saudi, termasuk fasilitas minyak di Provinsi Timur dan wilayah Riyadh.

Kementerian Pertahanan Saudi menekankan bahwa operasi dilakukan dalam koordinasi dengan militer AS sebagai bentuk pembelaan diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB. “Kerajaan tidak mencari eskalasi, tetapi akan merespons setiap agresi yang dihadapi,” bunyi pernyataan resmi Riyadh. CENTCOM menambahkan bahwa target yang diserang adalah “lokasi logistik dan senjata teroris” yang digunakan kelompok pro-Iran di Irak timur.

PMF, yang merupakan payung bagi puluhan faksi paramiliter Syiah yang sebagian besar didukung Iran dan secara resmi terintegrasi ke dalam angkatan bersenjata Irak, mengecam keras serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai “eskalasi sangat berbahaya”, pelanggaran kedaulatan Irak, dan serangan terhadap lembaga keamanan resmi negara.

Pemerintah Irak juga bereaksi keras. Presiden Irak menyebut serangan itu “agresi yang tidak dapat diterima dan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Irak”. Perdana Menteri Ali al-Zaidi memerintahkan Dewan Keamanan Nasional mengadakan rapat darurat. Beberapa pejabat Irak menegaskan bahwa serangan menargetkan institusi resmi negara.

Serangan gabungan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara AS, Arab Saudi, dan kelompok bersenjata pro-Iran di Irak. Dalam beberapa bulan terakhir, milisi yang berafiliasi dengan Iran diklaim telah melakukan ratusan percobaan serangan terhadap pasukan dan fasilitas AS di wilayah tersebut. Arab Saudi juga berulang kali menghadapi serangan drone terhadap infrastruktur minyaknya.

Analis menilai operasi ini menandai langkah signifikan karena merupakan kali pertama Arab Saudi secara terbuka mengakui keterlibatan langsung dalam serangan di wilayah Irak terkait konflik yang lebih luas dengan Iran. Sebelumnya, Riyadh cenderung menahan diri meski fasilitasnya sempat menjadi sasaran.

Insiden ini semakin memperumit situasi politik internal Irak. Perdana Menteri al-Zaidi sebelumnya berupaya menempatkan seluruh senjata di bawah kendali negara dan telah membahas isu milisi dalam kunjungannya ke Washington. Tekanan terhadap Baghdad untuk mengendalikan faksi-faksi bersenjata pro-Iran kini semakin intens.

Hingga Kamis (30/7/2026), situasi di lapangan masih tegang. Penilaian kerusakan terus berlangsung, sementara dunia internasional mengamati apakah serangan ini akan memicu respons balasan lebih lanjut dari kelompok-kelompok pro-Iran atau meningkatkan eskalasi regional.