Prabowo Umumkan Pemangkasan 750 BUMN: Efisiensi Besar-besaran untuk Lindungi Keuangan Negara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen tegas memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 750 perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari penataan besar-besaran perusahaan pelat merah agar lebih efisien, profesional, dan tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).

“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Prabowo, yang disambut aplaus peserta konvensi.

Menurut Presiden, banyak BUMN saat ini beroperasi dengan struktur organisasi yang terlalu gemuk dan tidak efisien. Alih-alih menghasilkan keuntungan bagi negara, sejumlah perusahaan justru menjadi beban karena biaya operasional yang tinggi, terutama belanja pegawai dan tunjangan di level direksi serta komisaris.

Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bukan sekadar pengurangan jumlah, melainkan upaya strategis untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih ramping, kompetitif, dan berorientasi pada nilai tambah. “Kita ingin BUMN yang sehat, yang bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional, bukan yang terus meminta suntikan dana dari APBN,” ujarnya.

Kebijakan pemangkasan ini diperkirakan akan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo di bidang ekonomi. Dengan mengurangi ratusan BUMN yang dinilai tidak produktif, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran negara secara signifikan serta mendistribusikan sumber daya kepada BUMN-BUMN strategis yang memiliki prospek bisnis kuat di sektor teknologi, industri, infrastruktur, dan energi.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat konvensi KSTI 2026 yang mengusung tema penguatan sinergi sains, teknologi, dan industri untuk kemajuan bangsa. Prabowo menyampaikan bahwa BUMN ke depan harus menjadi motor penggerak inovasi, bukan sekadar entitas birokratis yang bergantung pada subsidi.

Meski belum ada rincian resmi mengenai kriteria BUMN mana saja yang akan ditutup atau dilebur, pengumuman ini langsung menjadi perhatian publik dan pelaku ekonomi. Beberapa pengamat menilai langkah tersebut sebagai sinyal reformasi struktural yang selama ini ditunggu-tunggu, mengingat jumlah BUMN Indonesia yang mencapai lebih dari seribu entitas beserta anak perusahaannya.

Namun, proses pemangkasan diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Pemerintah perlu menyiapkan skema penanganan karyawan, restrukturisasi aset, dan mitigasi dampak sosial ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada keberadaan BUMN tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung agenda penataan ini demi mewujudkan BUMN yang lebih profesional dan accountable. “Uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh lagi membiarkan pemborosan terjadi di tubuh perusahaan negara,” pungkasnya.

Pengumuman ini menandai babak baru dalam pengelolaan BUMN Indonesia, di mana efisiensi dan kinerja menjadi ukuran utama keberlangsungan sebuah perusahaan pelat merah. Masyarakat kini menanti langkah konkret berikutnya dari pemerintah.